Anwar Ibrahim: Seluruh Pemimpin ASEAN Khawatir Konflik Kamboja-Thailand

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (tengah) membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025). Foto: Virna Puspa Setyorini/ANTARA FOTO

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, yang berawal dari kontak senjata di perbatasan.

Saat membuka ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM), Anwar menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di perbatasan Thailand-Kamboja.

"Insiden yang baru-baru ini terjadi antara Kamboja dan Thailand, tentu saja semua pemimpin ASEAN menyampaikan kekhawatirannya," kata Anwar dalam pernyataannya, Rabu (9/7).

Anwar mengatakan, seluruh pemimpin ASEAN langsung menghubungi pihak-pihak yang terlibat di kedua negara untuk menyampaikan kekhawatiran dan mendukung semua inisiatif yang dilakukan untuk mencapai perdamaian.

Anwar juga menyinggung masalah Myanmar dalam sambutannya. Ia mengatakan diskusi dengan para pemimpin terkait masalah Myanmar terus dilakukan.

"Isu-isu yang penting seperti Myanmar, 5 Poin Konsensus, apakah bisa bertemu dengan Perdana Menteri Junta Militer dan Perdana Menteri National Unity of Government (NUG). Ketika kami mendiskusikannya dengan para pemimpin, tanpa terkecuali, ditunjukkan dengan penuh dukungan dan keyakinan," tuturnya.

Hubungan Thailand dan Kamboja dalam beberapa waktu terakhir memanas pascakontak senjata yang terjadi di wilayah perbatasan. Kontak senjata itu menyebabkan satu prajurit Kamboja tewas.

Baik Thailand dan Kamboja merespons kejadian itu dengan menutup akses masing-masing perbatasan hingga melarang masuknya komoditas masuk ke masing-masing negara.

Sementara penyelesaian krisis pasca-kudeta di Myanmar masih belum menemui titik terang. Hingga saat ini, belum ada kemajuan dari implementasi 5 Poin Konsensus -- rencana damai yang disepakati 15 bulan setelah kudeta.

Jenderal penguasa Myanmar bahkan dilarang menghadiri pertemuan puncak ASEAN, dan membatasi Myanmar menghadiri pertemuan non-political level.