AHY Minta Tambah Anggaran Rp 200 M, Termasuk Kawal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung DPR RI Senin (25/3/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar untuk tahun 2026. Salah satu prioritas penggunaannya adalah untuk mendukung pengembangan proyek strategis nasional, termasuk rencana perluasan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya.

Usulan itu disampaikan AHY dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (7/7). Ia menyebut proyek kereta cepat sebagai salah satu mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal serius oleh kementeriannya.

"Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur," ujar AHY di Kompleks Parlemen, Senin (7/7).

Menurutnya, proyek ini akan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tengah dan timur Pulau Jawa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Meski begitu, AHY menekankan pentingnya studi kelayakan yang matang agar proyek ini berjalan efisien dan tidak membebani keuangan negara.

"Kereta cepat tentunya harus dilakukan visibility study yang utuh, yang komprehensif dan tentunya ini membutuhkan proses karena kita tidak ingin perencanaan tidak matang karena ini adalah proyek yang besar yang juga tentunya akan menggunakan anggaran tidak sedikit," jelasnya.

Untuk mendukung program-program prioritas tersebut, Kemenko Infrastruktur mengusulkan tambahan anggaran Rp 200,2 miliar dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp 115,7 miliar. Jika disetujui, total anggaran kementeriannya pada 2026 akan menjadi Rp 315,9 miliar.

“Kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 86,14 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk tahun 2026 menjadi sebesar Rp 315,9 miliar,” kata AHY.

Tak hanya untuk kereta cepat, anggaran tambahan ini juga ditujukan untuk mendukung koordinasi proyek-proyek strategis lain seperti Giant Sea Wall untuk perlindungan kawasan pantai utara Jawa. Serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, dan kawasan permukiman.

AHY menegaskan peran strategis Kemenko Infrastruktur dalam mendukung visi Presiden dan target pembangunan nasional 2025–2029. Ia berharap dukungan politik dan anggaran dari DPR agar proyek-proyek prioritas nasional dapat berjalan optimal.

“Kami berharap dukungan dari para pimpinan dan seluruh anggota banggar DPR RI baik dalam persetujuan usulan anggaran tahun 2026 ini maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang,” ujarnya.