20 Tahun Perjanjian Helsinki, Jusuf Kalla: Perundingan dengan GAM Bersifat Rahasia

TEPAT pada 15 Agustus tahun ini, nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjalin. Kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Helsinki ini mengakhiri konflik bersenjata tiga dekade di Aceh.

Adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang mengeksekusi penyelesaian konflik dengan GAM secara damai. Jusuf Kalla atau biasa disapa JK masih ingat betul bagaimana situasi perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia.

Meski tidak hadir secara langsung di meja perundingan, JK rutin menerima laporan dari tim negosiasi yang ia utus. Tim itu terdiri dari dua pembantu kabinet, yaitu Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. 

Tiga orang lainnya yang turut tergabung dalam tim negosiasi penyelesaian konflik Aceh itu ialah Deputi Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Farid Husain, Direktur Keamanan dan HAM Departemen Luar Negeri Gusti Agung Wesaka Pudja, serta Deputi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Usman Basyah.

Sofyan Djalil bercerita, wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu punya peran penting dalam tercapainya Perjanjian Helsinki. Menurut dia, bila penyelesaian konflik di Aceh dieksekusi oleh tokoh lain, belum tentu hasilnya akan sama seperti yang sudah terjadi. 

"Bila penyelesaian konflik Aceh bukan dilakukan oleh Jusuf Kalla, barangkali tidak akan berhasil," kata Sofyan kepada Tempo pada Senin, 11 Agustus 2025.

Reporter Tempo, Daniel Ahmad Fajri, berkesempatan mewawancarai Jusuf Kalla pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Berikut petikan wawancaranya.

Mengapa perdamaian di Aceh menjadi salah satu fokus di tahun pertama pemerintahan SBY-JK?

Mengapa penyelesaian konflik di Aceh penting, pertama karena konflik itu memakan banyak korban. Kurang lebih hampir 20 ribu korban selama konflik 30 tahun itu. Meskipun tidak ada sebenarnya catatan yang pasti. Kedua, pembangunan negeri menjadi terhalang karena adanya konflik. Apalagi konfliknya antara Indonesia dan rakyatnya sendiri.

Jalan perdamaian ini bukan dilaksanakan setelah tsunami di Aceh. Kami merintis penyelesaian konflik di Aceh sebelum bencana alam itu. Kalau saya sendiri sejak 2002.

Apakah tsunami di Aceh menguntungkan posisi pemerintah saat itu untuk menyelesaikan konflik?

Tsunami mempercepat upaya perdamaian. Karena kejadian itu memakan korban yang begitu banyak, hampir 200 ribu orang. Bangunan, rumah-rumah juga menjadi korban.

Akan tetapi, kalau ditangani saat konflik kan susah juga, karena setiap orang yang datang ke Aceh untuk membantu harus dikawal. Karena itu pemerintah dan GAM justru setuju mempercepat konflik diselesaikan pada waktu itu.

Anda pernah bertemu langsung dengan petinggi-petinggi GAM untuk bernegosiasi?

Saya ke Amsterdam, Belanda. Juga ke Eropa, tetapi tidak bertemu dengan petinggi-petinggi GAM. Yang justru bertemu yaitu Farid Husain, beserta orang Finlandia Juha Christensen. Pertemuan mereka kemudian mengusulkan agar perundingan dilaksanakan di Finlandia, dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Anda membuat tim negosiasi untuk berunding dengan GAM di Helsinki. Bagaimana Anda memonitor perundingan?

Tim negosiasi Indonesia diketuai oleh Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Sofyan Djalil dan tiga orang lainnya. Perundingan dimulai pada Januari sampai Juli. Penandatanganan kesepakatan terjadi di Agustus 2005.

Semua pembahasan perundingan dari tim, saya dengar melalui gawai saja. Kalau ada masalah-masalah yang urgensi itu saya memberikan arahan lewat telepon langsung.

Apa ada pakem negosiasi saat itu?

Referendum Aceh kami tidak setuju. Yang lainnya boleh diuruskan. Pokoknya selain merdeka boleh diurus.

Karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar?

Ya. Ekonomi, politik, pemerintahan semua boleh dinegosiasikan. 

Apa saja keputusan pemerintah yang paling berat diambil saat perundingan di Helsinki?

Hampir semua berat. Salah satunya masalah ekonomi. Karena sebenarnya latar belakang dari konflik ini, kan, ekonomi. Maka sulitnya itu bagaimana mengatur ekonomi di Aceh yang kami putuskan.

Kalau sebelumnya, ini masalah sebenarnya kekayaan alam yang tidak banyak dinikmati oleh Aceh sendiri. Karena itu kami setuju 70 persen hasil bumi kami berikan khusus ke Aceh. Kalau dahulu biasanya setiap hasil gas itu 15 persen diberikan ke daerah.

Poin apa lagi yang berat dalam negosiasi dengan GAM itu?

Pembentukan partai politik lokal. Karena selama ini partai politik bersifat nasional. GAM meminta partai politik lokal. 

SBY sebagai presiden dan Anda wakilnya. Bagaimana komunikasi saat perundingan?

Saya mengendalikan perundingan dengan syarat-syarat yang telah kami sepakati bersama dengan Pak Presiden SBY. Setiap selesai perundingan saya melaporkan hasilnya. Begitu saja cara komunikasinya.

Bagaimana Anda mengantisipasi tekanan politik di dalam negeri saat perundingan dengan GAM di Helsinki?

Perundingan itu bersifat rahasia. Yang tahu hanya tim perundingan, SBY, dan saya. Yang lain tidak tahu. Atau mungkin mendengar isunya, tapi tidak mengerti prosesnya. Kerahasiaan ini memang prinsip saya, kalau ada perundingan damai itu harus rahasia dahulu.

Sekitar Juli 2005, mulai tersiar bahwa sudah berlangsung perundingan. Maka Dewan Perwakilan Rakyat, timnya kira-kira 40 orang dari semua fraksi dan komisi datang. Mereka meminta bertemu dengan SBY dan saya waktu itu.

Mereka memprotes kenapa ada perundingan tanpa izin DPR. Tim Parlemen ini diketuai oleh Panda Nababan. Saya menjelaskan ke mereka, di undang-undang dasar pasal soal ini menyatakan bahwa perang dan perdamaian dengan negara lain harus melalui persetujuan DPR.

Saya bilang ke mereka, apakah GAM itu negara lain? Tidak ada yang berbicara, diam semua. Jadi kalau pemerintah melaporkan atau meminta persetujuan ke DPR, itu berarti kami menganggap GAM negara lain. Padahal kami tidak menganggap seperti itu. 

Menurut Anda, model penyelesaian konflik dengan GAM apakah bisa diterapkan dalam konteks Papua?

Tentu bisa. Walaupun GAM dan Papua itu berbeda. Kalau di Aceh, itu jelas ada garis komandonya. Malik Mahmud sebagai Perdana Menteri GAM saat itu, ada wakilnya juga, dan tentara GAM tunduk kepada pemerintahan itu. 

Tapi kalau di Papua, terpecah-pecah. Kami tidak tahu yang mana harus bicara. Faksinya lebih banyak di Papua dibanding Aceh, jadi cukup sulit.

Menurut Anda, mengapa konflik di Papua terus membara sampai sekarang dan seakan-akan tidak ada jalan tengah untuk berdialog?

Waktu saya masih di pemerintahan Joko Widodo pada 2015-2016, saya meminta agar saya menyelesaikan konflik Papua. Tapi Jokowi dengan percaya diri waktu itu bilang, 'Saya sendiri yang akan menyelesaikannya.' Beliau sangat sering ke Papua, tapi tidak langsung menyelesaikan masalah sebenarnya.

Memangnya pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi, presiden saat itu, seperti apa dalam penyelesaian konflik Papua?

Waktu itu akhirnya saya tidak mengikuti betul. Saya kira Jokowi lebih banyak berbicara tentang infrastruktur. Akan tetapi esensi persoalannya tidak diselesaikan.

Jadi tidak membangun kerangka dialog untuk perdamaian di Papua?

Iya. Walaupun sebenarnya di Papua sudah begitu banyak dialog. Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, SBY selalu melakukan dialog. Tapi tidak dapat bersama-sama mengatasinya.

Menurut Anda, bagaimana nasib Papua di tangan pemerintahan Prabowo Subianto?

Kalau sekarang kelihatannya akan kembali meredakan konflik melalui operasi militer. Itu memang salah satu jalan, tetapi perang gerilya memang agak sulit diatasi dengan operasi militer semata.