2 Hakim Agung Brasil Nyatakan Bolsonaro Bersalah dalam Kasus Dugaan Kudeta

Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro(AFP)

SIDANG Mahkamah Agung Brasil yang menentukan nasib mantan presiden Jair Bolsonaro memasuki tahap krusial. Dua dari lima hakim agung yang memimpin persidangan sudah menyatakan Bolsonaro bersalah atas tuduhan merencanakan kudeta.

Hakim Alexandre de Moraes, yang pertama menyampaikan putusan, menegaskan “tidak ada keraguan” percobaan kudeta terjadi setelah Bolsonaro kalah dalam pemilu 2022 dari Luiz Inácio Lula da Silva. Hakim kedua, Flávio Dino, juga menyatakan Bolsonaro bersalah atas seluruh lima dakwaan.

Sidang akan dilanjutkan Rabu (10/9) dengan giliran Hakim Luiz Fux untuk memberikan suara. Jika ia ikut menyatakan bersalah, maka mayoritas sederhana sudah tercapai dan Bolsonaro bisa dijatuhi hukuman lebih dari 40 tahun penjara.

Tuduhan Rencana Kudeta

Bolsonaro dan tujuh terdakwa lain dituduh berupaya mencegah Lula dilantik. Menurut penyelidikan, mereka gagal mendapatkan dukungan penuh militer, namun upaya itu memuncak pada penyerbuan ribuan pendukung Bolsonaro ke gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan istana kepresidenan pada 8 Januari 2023, sepekan setelah Lula resmi menjabat. Lebih dari 1.500 orang ditangkap dalam peristiwa tersebut.

Hakim Moraes bahkan membeberkan dokumen rencana rahasia bernama Operasi Belati Hijau-Kuning, yang disebut disusun di kompleks pemerintahan ketika Bolsonaro masih menjabat. Dokumen itu berisi skema pembunuhan terhadap Lula, wakil presidennya, serta Moraes sendiri.

“Brasil hampir kembali ke kediktatoran 20 tahun karena sekelompok politikus tidak tahu menerima kekalahan,” kata Moraes di persidangan.

Sikap Pembelaan Bolsonaro

Bolsonaro, 70, tidak hadir di ruang sidang dengan alasan masalah kesehatan akibat luka tusukan saat kampanye pada 2018. Ia disebut mengikuti jalannya persidangan dari rumahnya di Brasília, tempat ia menjalani tahanan rumah.

Kuasa hukumnya, Celso Vilardi, menegaskan tidak sependapat dengan pernyataan dua hakim namun akan menghormati keputusan pengadilan. Bolsonaro sendiri sebelumnya menyebut kasus ini bermotif politik dan ditujukan untuk mencegahnya maju lagi dalam pemilu 2026. Namun ia sebenarnya sudah dilarang mencalonkan diri hingga 2030 karena menyebarkan klaim palsu terkait sistem pemilu Brasil.

Bangsa Terbelah

Sidang ini semakin memperdalam polarisasi di Brasil. Para pendukung Bolsonaro menilai panel lima hakim yang menangani perkara ini tidak netral, karena dua di antaranya pernah dekat dengan Presiden Lula. Sebaliknya, para pengkritik Bolsonaro menilai institusi negara harus bertindak tegas demi melindungi demokrasi, mengingat Brasil baru keluar dari rezim militer pada 1985 setelah lebih dari dua dekade hidup di bawah kediktatoran. (BBC/Z-2)