Tiru Busan dan Tokyo, Jakarta Mau Bikin Film Commission

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bicara mengenai target Jakarta Kota Sinema di Teater Besar Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan sebuah lembaga independen untuk memfasilitasi produksi film di Jakarta atau Jakarta Film Commission.

“Insyaallah 2027 Jakarta akan membangun Jakarta Film Commission dengan segala macam aspeknya dan mudah-mudahan kita bisa menjadi penyelenggara Festival Film Internasional,” kata Rano Karno segmen Mengembangkan Jakarta Kota Cinema di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6).

Rano ingin Jakarta dengan segala potensi sumber daya manusianya bisa meniru kesuksesan negara-negara lain, seperti Busan dan Tokyo.

Rano menjelaskan, kedua kota tersebut memiliki lembaga independen atau film commission yang berperan sebagai penghubung antara produksi film dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pemilik lokasi, kru lokal, dan penyedia layanan produksi.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bicara mengenai target Jakarta Kota Sinema di Teater Besar Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Lembaga ini juga mencakup edukasi untuk para sineas muda yang masih merintis, mengurusi pajak, hingga menjadi ajang pemberdayaan talenta yang ada.

“Di seluruh dunia seluruh kota yang maju, Busan punya festival punya film commission, Tokyo punya film commission, Hongkong dia ada film commission, Netherland dia ada film commission, apa gunanya? Kita bisa, dalam tanda kutip, semua yang tadi, bagaimana kita mempersiapkan semua infrastruktur ini harus melalui film commission,” kata Rano.

“Film commission ini juga bisa memberikan biaya memberikan finance biaya untuk produksi Hongkong 40 young filmmaker dibiayai 1 film USD 2 juta,” katanya.

Untuk itu untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota cinema, menurutnya pembentukan lembaga independen ini begitu penting.

Ia menjelaskan, program yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Pemprov DKI Jakarta akan berbentuk lembaga non BUMD.

“Dia akan menjadi lembaga tersendiri tapi yang jelas bukan BUMD, dia harus dikelola oleh profesional,” katanya.