Program 3 Juta Rumah Ala Prabowo Sulit Dibangun di Kota Cimahi, Ini Penyebabnya

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI--Program 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sulit terbangun di Kota Cimahi, Jawa Barat. Namun, Pemkot Cimahi tetap mendukung pembuatan rumah murah bagi masyarakat tersebut.

"Pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah kalau ada pengembang yang sanggup untuk membangun rumah dengan harga Rp 167 juta per unit untuk mengajukan program tersebut," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, Endang, Selasa (5/8/2025).

Namun sejauh ini, kata dia, tidak ada pengembang yang sanggup untuk membangun rumah dengan harga tersebut. Alasannya, harga tanah yang sudah tinggi dan ketersediannya lahannya sudah cukup terbatas. Sedangkan pemda diberikan tugas untuk pembebasan biaya Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Di Kota Cimahi, bangunan plus tanah dengan harga tersebut tidak mungkin bisa disediakan oleh pihak pengembang mengingat terbatasnya ketersediaan tanah dan harga tanah yang sudah sangat tinggi. Jadi sangat susah bisa menyediakan rumah dengan harga Rp 167 juta," kata Endang.

Sehingga untuk penyediaan rumah laik bagi warga tak mampu, Pemkot Cimahi fokus untuk melakukan perbaikan rumah tidak laik huni (Rutilahu). Tahun ini, kata Endang, pihaknya menargetkan sebanyak 304 rumah tidak laik bisa diperbaiki secara gratis.

"Kita fokus ke program perbaikan rumah, melalui program perbaikan rumah tidak laik huni. Tahun ini 304 unit yang akan diperbaiki," kata Endang.

Biaya perbaikan rumah secara gratis itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2025. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar hingga kini belum ada kepastian. Meskipun setiap tahun bantuan itu selalu didapatkan.

"Sesuai kemampuan anggaran kita. Perbaikan rutilahu anggarannya Rp 25 juta per uni. Bantuan dari pusat dan provinsi untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini belum ada informasi," katanya.

Dari total ratusan masuk daftar tidak laik, kata Endang, baru sekitar 30 unit yang sudah diperbaiki karena dinilai urgent. Sedangkan sisanya sedang dalam persiapan pelaksanaan. "Baru 30 rumahan yang urgent kita dahulukan, betul-betul tidak bisa ditinggali dan persyaratan administrasinya lengkap. Sisanya sedang persiapan pelaksanaan," katanya.