PM Kamboja Minta Bantuan ICJ Untuk Sengketa Perbatasan dengan Thailand

Perdana Menteri Kamboja yang ditunjuk Hun Manet tiba untuk menghadiri pertemuan parlemen di gedung Majelis Nasional di Phnom Penh pada 22 Agustus 2023. Foto: Tang Chhin Sothy / AFP

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengaku pemerintahnya telah mengajukan permintaan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk membantu menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand.

Permintaan ini menyusul bentrokan bersenjata yang terjadi di wilayah perbatasan pada akhir Mei lalu.

Dalam unggahan Facebook pada Minggu (15/6), Hun Manet menyatakan, permintaan ditujukan untuk mencari penyelesaian atas sengketa di empat titik—termasuk lokasi bentrokan dan tiga situs kuil kuno di kawasan perbatasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat bertemunya perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos.

“Kamboja memilih jalur hukum dan perdamaian internasional,” tulis Hun Manet, mengutip AFP.

“Kami hanya ingin keadilan, kewajaran, dan kejelasan dalam demarkasi batas negara, agar generasi mendatang tidak mewarisi persoalan yang sama.”

Bentrokan bersenjata antara pasukan Kamboja dan Thailand meletus pada 28 Mei, mengakibatkan satu tentara Kamboja tewas.

Kedua pihak saling menuduh telah memulai tembakan, namun sepakat untuk menarik mundur pasukan demi menghindari eskalasi.

Ilustrasi militer Thailand. Foto: Madaree Tohlala/AFP

Pascainsiden, Thailand memperketat pengawasan perbatasan, sementara pemerintah Kamboja memerintahkan pasukannya siaga penuh dan melarang penayangan drama Thailand di televisi maupun bioskop dalam negeri.

Hun Manet juga mengatakan pihaknya masih menunggu sikap resmi Thailand terkait kemungkinan bergabung dalam proses rujukan ke ICJ.

Sengketa perbatasan ini berakar pada penarikan batas negara sepanjang lebih dari 800 kilometer yang dibuat pada masa pendudukan Prancis di kawasan Indochina pada awal abad ke-20.

Sebelumnya, Kamboja juga pernah membawa persoalan kepemilikan kuil kuno di perbatasan ke ICJ.

Saat itu, pengadilan memutuskan kuil berada di wilayah Kamboja. Namun, Thailand menolak yurisdiksi pengadilan atas wilayah tersebut.

Sejak 2008, ketegangan akibat konflik perbatasan ini telah menyebabkan sedikitnya 28 korban jiwa.

Sabtu lalu, pejabat dari kedua negara mengadakan pertemuan di Phnom Penh untuk membahas sengketa.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut diskusi tersebut “membuat kemajuan dalam membangun saling pengertian.” Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Minggu ini.