Inggris dan Sekutu Jatuhkan Sanksi untuk Dua Menteri Ekstremis Israel

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris dan empat negara lainnya menjatuhkan sanksi pada hari Selasa terhadap dua menteri kabinet sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Hal ini terkait dengan sikap keduanya yang berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Kanada, Australia, Selandia Baru dan Norwegia bergabung dengan Inggris dalam membekukan aset dan menerapkan larangan perjalanan terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Smotrich, keduanya merupakan pemukim di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, dalam pernyataan bersama dengan menteri luar negeri dari empat negara lainnya, mengatakan Ben-Gvir dan Smotrich telah "menghasut kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia Palestina. Tindakan ini tidak dapat diterima.

"Inilah sebabnya kami sekarang mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab," kata pernyataan itu. Dua sumber yang mengetahui langsung masalah ini mengatakan sanksi tersebut termasuk pembatasan keuangan dan larangan perjalanan.

Menandakan perpecahan yang jarang terjadi dengan sekutu dekatnya, Inggris, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menulis di X bahwa AS mengutuk tindakan tersebut. Dia mengatakan pihaknya tidak akan memajukan upaya yang dipimpin Amerika untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, mengakhiri perang di sana dan membawa pulang sandera militan Hamas Palestina yang diculik dari Israel 20 bulan lalu.

“Kami menolak gagasan kesetaraan apapun: Hamas adalah organisasi teroris… Kami mengingatkan mitra kami untuk tidak melupakan siapa musuh sebenarnya,” kata Rubio, menuntut pencabutan sanksi.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan tindakan kelima negara tersebut "keterlaluan" dan pemerintah Israel akan mengadakan pertemuan khusus awal pekan depan untuk memutuskan bagaimana menanggapinya.

Smotrich, yang berbicara pada peresmian pemukiman baru Yahudi di Tepi Barat di Perbukitan Hebron, berbicara tentang “penghinaan” terhadap langkah Inggris. “Kami bertekad, Insya Allah terus membangun,” ujarnya.

Ketika kelima negara tersebut mengumumkan tindakan terhadap para menteri Israel, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap organisasi hak asasi manusia terkemuka Palestina serta lima kelompok amal di Timur Tengah dan Eropa, menuduh mereka mendukung militan Palestina termasuk Hamas.

Bulan lalu, para pemimpin Inggris, Perancis dan Kanada memberikan tekanan pada pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri blokade bantuan ke Gaza, di mana para ahli internasional mengatakan kelaparan akan segera terjadi, dan menjanjikan “tindakan nyata” jika serangan militer baru tidak berhenti.

London juga menangguhkan perundingan perdagangan bebas dengan Israel karena menerapkan “kebijakan mengerikan” di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, dan mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap pemukim di Tepi Barat. Sebagai tanggapan, Netanyahu menuduh mereka ingin membantu Hamas dan "berada di sisi sejarah yang salah".

Pernyataan bersama Inggris dan sejumlah negara pada Selasa mengatakan tindakan mereka difokuskan pada pengendalian kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat dan ditujukan hanya pada individu yang “merusak keamanan Israel sendiri”. Namun pihaknya menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilihat hanya jika terjadi peristiwa di Gaza.

“Kami terus terkejut dengan penderitaan besar warga sipil, termasuk penolakan bantuan penting,” katanya. “Tidak boleh ada pemindahan warga Palestina yang melanggar hukum dari Gaza atau ke Tepi Barat, atau pengurangan wilayah Jalur Gaza.”

Para menteri luar negeri mengatakan mereka masih menginginkan "persahabatan yang kuat dengan rakyat Israel berdasarkan ikatan bersama, nilai-nilai dan komitmen terhadap keamanan dan masa depan".

“Kami akan berusaha untuk mencapai gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan segera sandera yang tersisa oleh Hamas, yang tidak memiliki peran di masa depan dalam pemerintahan Gaza, peningkatan bantuan dan jalan menuju solusi dua negara,” kata pernyataan itu.

Ben-Gvir dan Smotrich sebelumnya pernah berselisih dengan Netanyahu, keduanya menyerukan penaklukan permanen atas Gaza dan pembangunan kembali permukiman Yahudi di sana yang ditinggalkan Israel pada tahun 2005, gagasan yang ditolak oleh pemimpin Israel tersebut.

Israel memulai serangannya di Gaza sebagai tanggapan atas serangan pimpinan Hamas di Israel selatan pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan Israel, dan 251 orang dibawa ke Gaza dan disandera. Kampanye Israel telah menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 54.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza.

sumber : Reuters