Dubes AS untuk Israel: Tak Perlu Ada Negara Palestina

REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV – Mike Huckabee, duta besar AS untuk Israel, mengatakan bahwa AS tidak lagi ambil pusing soal tujuan negara Palestina merdeka. Hal ini menandai apa yang oleh para analis digambarkan sebagai pengabaian paling eksplisit terhadap landasan diplomasi AS di Timur Tengah. 

Saat ditanya dalam wawancara dengan Bloomberg News apakah negara Palestina tetap menjadi tujuan kebijakan AS, dia menjawab: “Saya rasa tidak.” Mantan gubernur Arkansas yang dipilih oleh Donald Trump sebagai utusannya untuk Israel melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa entitas Palestina di masa depan dapat dibentuk dari “negara Muslim” daripada mengharuskan Israel menyerahkan wilayahnya.

“Kecuali ada beberapa hal penting yang terjadi yang mengubah budaya, tidak ada ruang untuk hal itu,” kata Huckabee. Ia juga meyakini bahwa kemerdekaan Palestina mungkin tidak akan terjadi “dalam hidup kita”, katanya kepada kantor berita. 

Ketika ditanya tentang aspirasi Palestina di Tepi Barat, tempat tiga juta warga Palestina hidup di bawah pendudukan Israel, Huckabee menggunakan terminologi pemerintah Israel, dengan bertanya: “Apakah (negara Palestina) harus berdiri di Yudea dan Samaria?”

Huckabee diketahui menganut paham Zionisme Kristen. Kelompok itu percaya bahwa negara Israel harus berdiri untuk memicu kedatangan kedua Yesus Kristus.

Presiden AS Donald Trump, pada masa jabatan pertamanya, relatif tenang dalam pendekatannya terhadap solusi dua negara, yang merupakan pilar lama kebijakan AS di Timur Tengah, dan ia tidak memberikan banyak tanda mengenai pendiriannya mengenai masalah ini pada masa jabatan keduanya. Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar. 

Analis Timur Tengah mengatakan komentar Huckabee tersebut secara eksplisit menunjukkan perubahan yang sudah diperkirakan secara luas. “Hal ini sama sekali tidak mengejutkan mengingat apa yang telah kita lihat selama lebih dari empat bulan terakhir, termasuk dukungan terbuka pemerintah untuk mengusir penduduk Gaza, legitimasi kebijakan pemukiman dan aneksasi Israel,” kata Khaled Elgindy, seorang sarjana di Pusat Studi Arab Kontemporer Universitas Georgetown dan mantan penasihat negosiator Palestina. 

“Ini adalah pemerintahan yang berkomitmen terhadap penghapusan Palestina, baik secara fisik maupun politik,” kata Elgindy. "Tanda-tandanya sudah terlihat bahkan pada masa jabatan pertama Trump, yang secara nominal mendukung 'negara' Palestina yang tidak memiliki kedaulatan dan berada di bawah kendali permanen Israel. Setidaknya sekarang mereka telah mengabaikan kepura-puraan tersebut."