BP Haji akan Evaluasi Kerumitan Sistem Multisyarikah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu poin penting dari evaluasi musim haji 1446 H/2025 M adalah kerumitan sistem multisyarikah. Di lapangan, ini menyebabkan jamaah haji RI yang mulanya berada dalam satu kelompok terbang (kloter) terpisah pemondokan di Tanah Suci.

Badan Penyelenggara (BP) Haji menyatakan, tidak mau terjebak ke lubang yang sama. Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim menegaskan, pola ini akan diperbaiki drastis agar tak lagi terjadi pada musim-musim haji berikutnya. Untuk selanjutnya, jumlah syarikah akan dikurangi menjadi dua atau tiga saja.

"Kita sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian Haji di Saudi. Kemungkinan multisyarikah masih, tetapi tidak sampai delapan. Mungkin, dua, maksimal tiga," ujar sosok yang akrab disapa Gus Irfan ini kepada Republika di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurut dia, BP Haji akan mengupayakan proses pengurusan visa haji dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan para calon jamaah. Sebagai informasi, badan ini mulai menangani penyelenggaraan haji RI mulai tahun 1447 H/2026 mendatang.

"Prosesnya kita awali jauh lebih daripada yang kemarin sehingga kita harapkan sejak awal itu semua pemvisaan sudah selesai," ucap Gus Irfan.

Menurut dia, BP Haji sudah mengambil alih sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M. Gus Irfan menegaskan kesiapan itu sudah dibangun sejak musim haji 1446 H/2025 M ketika lembaganya berperan sebagai pengawas dan sekaligus pendukung teknis.

"Insya Allah, kita sudah sangat siap. Karena pada tahun 2025 kemarin, musim haji kita berfungsi memberikan dukungan sekaligus pengawasan pelaksanaan haji 2025. Di situlah kita belajar sekaligus menyiapkan diri untuk pelaksanaan haji 2026," ujar Gus Irfan.